Peraturan Gempa di Indonesia tahun 1966-2002

Masalah gempa sudah kita kenal sejak dahulu kala, dalam dunia pewayangan pun sudah mengenal istilah “bumi gonjang ganjing“, ini menunjukkan masalah gempa di negara kita ini sudah dikenal sejak jaman dahulu. Candi Prambanan sebelum dilakukan renovasi juga merupakan runtuhan elemen-elemen candi yang telah berserakan di atas permukaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Prambanan pernah mengalami kegagalan struktur akibat adanya beban alam berupa gempa bumi. Kekuatan sumber gempa dinyatakan dalam Skala Richter, dan secara teoritis besaran Skala Richter diukur dari mana saja seharusnya mendapatkan hasil yang sama. Misalnya gempa di Aceh, diukur dari Amerika serikat, dari Jepang, dari Jakarta seharusnya mendapatkan hasil yang sama pula. Kalau skala MMI menunjukkan tingkat kerusakan yang terjadi pada daerah yang terkena gempa tersebut. Indonesia pernah mengalami Peraturan Wilayah Gempa yaitu pada PBI 1966, 1970, 1981, 1983, 1989, dan 2002 dan terakhir 201x.

Pada PBI 1966 seluruh wilayah Indonesia harus diperhitungkan terhadap gempa (Irian Jaya belum masuk wilayah Republik Indonesia karena Peta Gempa dikutip dari Geophysical Notes No.2 tahun 1962). Selanjutnya pada tahun 1970 pembagian wilayah gempa dilakukan revisi dengan diterbitkannya Peraturan Muatan Indonesia 1970, yaitu hampir sama (mirip) dengan PBI 1966 hanya luas wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Irian Jaya. Setelah terjadinya gempa di Bali yang cukup banyak menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit, maka ahli gempa Indonesia merasa perlu melakukan tinjauan ulang Peta Wilayah Gempa Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Selandia Baru sehingga melahirkan PPI 1981 (Peraturan Pembebanan Indonesia 1981) sebagai revisi PMI 1970. Istilah Muatan diganti Pembebanan sesuai saran dari ahli bahasa Indonesia.

Setelah itu secara berturut-turut tertuang dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983

2. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983

3. Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983. Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SKBI 1.3.53.1987

4. Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SNI 172701989F

Untuk No. 1 s/d 4 Peraturan Wilayah Gempa masih sama dengan PPI 1981. Selanjutnya setelah tahun 1989, Peraturan tersebut kita sebut Peraturan Wilayah Gempa 1989, ada wilayah yang dapat mengabaikan unsur gempa (Pontianak), dan Peraturan Gempa 2002 seluruh wilayah Indonesia harus diperhitungkan terhadap gempa.

Untuk Peta Wilayah Gempa pada PBI 1966 daerah paling rawan gempa hanya di Pulau Kalimantan bagian Timur, Pulau Sulawesi bagian Utara, kepulauan Maluku, Pulau Sumatera bagian Barat, Pulau Jawa bagian Selatan, kepulauan Nusa Tenggara. Pada peraturan ini daerah Irian Jaya belum dimasukan dalam Peta Wilayah Gempa karena dibuat tahun 1962. Sedangkan Peta Wilayah Gempa 1981 daerah paling rawan gempa hanya di pulau Halmahera dan Irian Jaya bagian Utara. Sedangkan Peta Wilayah Gempa 2002 daerah paling rawan gempa tampak lebih merata di wilayah Indonesia.

SAP_Beton-8

Peta Wilayah gempa dengan arsir warna dibuat TIDAK TRANSPARAN, agar dapat membandingkan perubahan wilayah gempa lebih jelas dari waktu ke waktu (Pulau-pulau tidak ditampakkan, tetapi lebih jelas perubahan luas pada zone tertentu).

Pada tahun 1976 Pulau Bali terjadi gempa bumi tektonik yang banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Hal ini mendorong ahli gempa Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Wilayah Gempa. Pada tahun itu juga dilakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru. Peraturan Wilayah Gempa 1981 merupakan hasil karya Dr. D.L. Hutchinson yang dibuat 1978 (tenaga ahli dari Selandia Baru).

Pada Peta Wilayah Gempa 2002 daerah paling rawan gempa lebih merata yaitu sebagian pulau Sumatera, sebagian kepulauan Nusa Tenggara, pulau Sulawesi, dan sebagian pulau Irian Jaya. Dalam Peraturan Gempa 2002 dengan tegas dinyatakan setelah Peraturan Gempa 2002 diterbitkan, maka Peraturan Gempa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian seluruh perancangan beton bertulang di Indonesia dapat lebih seragam dalam hal unsur kegempaan (karena keempat Peta Wilayah Gempa tersebut berbeda).

SAP_Beton-9x

Peta Wilayah gempa dengan arsirwarna dibuat TRANSPARAN, agar dapat melihat lokasi kota dan wilayah gempa dengan cara membesarkan skala gambar tersebut.

Peraturan lama (1981) wilayah daerah paling ringan gempa dinyatakan dengan wilayah 6, sedangkan Peraturan baru (2002) dinyatakan dengan wilayah 1. Begitu sebaliknya untuk wilayah lama dinyatakan wilayah 1, pada wilayah baru dinyatakan dalam wilayah 6. Tetapi dalam sajian dalam peta tersebut berdasarkan Peraturan Baru 2002, yaitu daerah paling berat dinyatakan sebagi zone 1, paling ringan dinyatakan dalam zone 6). Tetapi kedua Peraturan antara Peraturan baru (2002) dan lama (1981) ada perbedaan atau dapat dikatakan bertolak belakang, sehingga penikmat tulisan ini dapat memahami perbedaan-perbedaan dan terhindar dari kesalahpahaman pengertian yang pada akhirnya akan sangat membahayakan dalam memasukkan input model pada software SAP2000 sebagai berikut : Untuk memperjelas pada gambar peta wilayah hanya merujuk pada peraturan wilayah gempa yang terbaru tahun 2002, letak zone pada PPI 1981 dibalik.

Pada PPI 1981 atau Peta Gempa 1989, (warna nomor zone gempa berwarna hitam) Tampak kota Palu pada zona 3 Kota Menado pada zona 1 atau 2 (karena terletak pada perbatasan zona 1 dan 2) dan kota Ambon pada zona 2.

Pada Peta Gempa 2002, (warna nomor zone gempa berwarna putih) Tampak kota Palu pada zona 3 Kota Menado pada zona 2 dan kota Ambon pada zona 2 atau 3 (karena terletak pada perbatasan zona 2 dan 3).

Untuk menghitung gaya-gaya dalam (momen, geser, dan aksial) dapat dilakukan dengan memasukkan respon spektrum, yang berupa sumbu vertikal C dan sumbu horizontal T (detik). Untuk sumbu horizontal T (detik) yaitu sumbu-X baik Peraturan Lama maupun Baru tidak berbeda. Sedangkan untuk sumbu vertikal y, C antara Peraturan Lama dan Baru ada perbedaan. C dalam peraturan lama betul-betul berupa koefisien tanpa satuan yaitu Sa. C dalam peraturan baru mempunyai satuan karena masih dinyatakan dalam x = Sa.g. Jadi dalam peraturan baru nilai g (gravitasi sudah dimasukan). Jadi dalam memasukan Respon Spektrum dalam peraturan lama kita harus memasukkan nilai g. Nilai g dapat diambil sebesar 9.81 m/det2. Untuk peraturan baru nilai g sudah termasuk sehingga kita tidak lagi memasukkan nilai g tersebut, besar nilai g kita isi saja dengan angka 1.

SNI-Gempa2002-PETA

Dokumentasi Alm. Bambang Dewasa ini penah ditulis pada buku ajar kuliah Teknologi Gempa (2011).

Advertisements

2 thoughts on “Peraturan Gempa di Indonesia tahun 1966-2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s