Sosialisasi penyelenggaraan bangunan gedung

Sosialisasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 12-13 April 2016 . Acara yang diadakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah bertujuan mensosialisasikan tentang pentingnya ijin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diatur dalam  undang – undang. Undang-undang penataan ruang memayungi undang-undang yang lain sementara UUBG sebagai salah satu pilarnya. Secara hirarkis ada UUBG, PPBG kemudian perlu ditindaklanjuti di daerah (kabupaten/kota) dengan menyusun Perda BG yang mengacu pada pedoman dan standar teknis.
Pada UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan gedung yang telah disempurnakan menjadi PERMEN PUPR NO. 05/PRT/M/2016 Tentang ijin mendirikan bangunan gedung. Dalam penyempurnaan sebagai penyesuaian kondisi saat ini sesuai dengan perintah presiden untuk melakukan review dan inovasi terutama guna meningkatakan iklim investasi dengan menyederhanakan waktu dan prosedur perizinan, Perubahan Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung, Pendetaialan proses penyelanggaran IMB sesuai dengan kompleksitas.
Selain itu peraturan tenatang pendirian bangunan gedung pada tiap daerah diatur pada PERDA BG yang tetap megacu pada UU dan PERMEN. Latar belakang pentingnya pendampingan implementasi PERDA BG, pentingnya peruabahan paradigma penyelenggaraan bangunan gedung pasca terbitanya Perda BG yaitu IMB sebagai alat untuk menarik restribusi bagi PAD, administrasi bangunan gedung, Teknis Bangunan sebatas pemenuhan KDB, KLB, GSB dan ketinggian bangunan, setelah adadanya PERDA BG maka OMB + SLF memiliki fungsi sebagi control pemenuhan persyaratan administrative , fungsi control teknis, Fungsi control tata BG Lingkungan dan Kepastian Hukum.
Peratuan yang lain yang dibahas dalam sosialisasi ini adalah Peraturan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 tahun 2007 tentang pembangunan bangunan gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Peraturan Menteri PU-PR No.1/PRT/M?2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilesatarikan, Peraturan Menteri PUPR no.2/PRT/M/2015 tentang bangunan hijau, Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada bangunan Gedung dan Persilnya.
Peraturan yang telah dibuat sebagai pedoman dalam pembangunan Bangunan Gedung baik secara teknis maupun administratif sehingga dapat tercipta bangunan yang aman dan sesuai dengan izin pendiriannya. Dan akhir kata acara tersebut memberikan banyak manfaat dan ilmu yang belum didapatkan sebelumnya terutama tentang pertingnya izin mendirikan bangunan baik pra konstruksi maupun setelah konstruksi terlaksana.
1460630091991

Reportase oleh Yusita Dyka | yusita.dyka@gmail.com | Teknik Sipil UNNES 2013.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s